Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai cara untuk mengendalikan lembaga negara, baik melalui regulasi, anggaran, maupun politik kekuasaan. Berikut beberapa strategi yang sering digunakan DPR untuk “menjinakkan” lembaga negara:
1. Pemangkasan & Kontrol Anggaran
💰 Mengendalikan Dana Operasional – DPR memiliki kewenangan dalam menetapkan anggaran untuk berbagai lembaga negara, termasuk KPK, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Pemotongan anggaran bisa digunakan sebagai alat tekan bagi lembaga yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik tertentu.
💰 Menunda atau Menghambat Pencairan Anggaran – Beberapa lembaga bisa dipersulit dalam proses pencairan anggaran, sehingga mengurangi efektivitas kerja mereka.
2. Revisi Regulasi & Pelemahan Kewenangan
📜 Merevisi Undang-Undang – DPR bisa mengubah regulasi yang membatasi kewenangan lembaga negara. Contoh nyata adalah revisi UU KPK pada 2019 yang mengurangi independensi KPK dengan membentuk Dewan Pengawas.
📜 Membatasi Kewenangan Lewat Peraturan Teknis – Selain UU, DPR bisa menekan lembaga negara melalui peraturan teknis atau rekomendasi yang bersifat mengikat.
3. Intervensi dalam Pemilihan Pimpinan Lembaga Negara
🗳️ Menentukan Pimpinan yang Loyal – DPR memiliki wewenang dalam memilih atau menyetujui pimpinan lembaga negara, seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Calon yang tidak sejalan dengan kepentingan politik bisa dieliminasi.
🗳️ Mekanisme Fit and Proper Test – Proses uji kelayakan di DPR bisa digunakan untuk menekan calon pimpinan lembaga agar lebih “kooperatif” dengan agenda politik tertentu.
4. Hak Angket & Interpelasi untuk Menekan Lembaga Negara
🔍 Hak Angket – DPR dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap lembaga negara yang dianggap “mengganggu” kepentingan mereka.
🔍 Hak Interpelasi – Hak ini digunakan untuk meminta keterangan resmi dari lembaga tertentu, yang bisa menjadi tekanan politik untuk mengubah kebijakan lembaga tersebut.
Kesimpulan
Dengan mengendalikan anggaran, regulasi, pemilihan pimpinan, serta mekanisme pengawasan, DPR dapat menekan lembaga negara agar lebih tunduk pada kepentingan politik tertentu. Jika tidak diawasi dengan baik, praktik ini bisa melemahkan independensi lembaga negara dan mengancam prinsip demokrasi.
https://specialevents.parks.lacounty.gov
http://pilotador2015.fcbarcelona.cat/
https://awverify.afcwimbledon.co.uk
https://oscrecruitment.kingfisher.com
https://www.santadash.marstonspubs.co.uk
https://dev.spyder.bilstein.com
